ww.narrativetimes.com.ǁJawa Barat,3 Maret 2026–
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membahas tentang anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2026.
Dalam bahasannya itu, Dedi Mulyadi juga mengungkap rincian penggunaan dana dari APBD Pemprov Jabar 2026 tersebut.
Terkait APBD 2026 itu, Dedi Mulyadi mengungkap rencana mengajukan pinjaman daerah Rp 2 triliun kepada dari Bank Jawa Barat (BJB).
Gubernur Jawa Barat itu pun menjelaskan alasan pinjaman daerah itu dilakukan demi menutupi potensi kekurangan pendapatan.
Ia menjelaskan bahwa besaran APBD 2026 Pemprov Jabar diperkirakan turun menjadi Rp 27 triliun atau Rp 28 triliun dari Rp 30 triliun.
Adapun alasan APBD 2026, Dedi Mulyadi mengungkap bahwa saat ini Pemprov Jabar menghadapi tantangan akibat Rencana Anggaran dan Penundaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp3,75 triliun.
Sebelumnya rencana APDB 2026 Pemprov Jabar dipasang pada angka Rp30,1 triliun.
Angka tersebut lalu dikoreksi dengan mengeluarkan dana sekitar Rp2,458 triliun yang merupakan penundaan DBH.
Selain itu, terdapat tunggakan DBH dari pemerintah pusat yang belum dibayarkan ke provinsi, yakni sebesar Rp191 miliar pada tahun 2023 dan Rp1,03 triliun pada tahun 2024.
Ditambah dengan asumsi prediksi tahun 2025 sebesar Rp180 miliar, total utang pemerintah pusat yang diakui melalui PMK mencapai hampir Rp1,4 triliun.
Secara keseluruhan, potensi tidak tercapainya pendapatan daerah bisa mencapai 10-15 persen atau sekitar Rp4,3 triliun.
Hal ini kemudian menyebabkan kemungkinan revisi angka APBD Jawa Barat dari Rp30,1 triliun turun menjadi sekitar Rp26 atau Rp27 triliun.
Demikian Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penurunan ini bukan karena rendahnya partisipasi pajak, melainkan karena penundaan dana transfer dari pusat.
“Jika dana transfer sebesar Rp3,75 triliun tersebut dibayarkan, Pemprov Jabar tidak perlu meminjam uang dan bahkan bisa mengalami surplus,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari tayangan Youtube-nya, Selasa (3/3/2026).
Untuk menutupi potensi kekurangan pendapatan tersebut, akhirnya muncul opsi pinjaman sebesar Rp2 triliun dari BJB tersebut.
Dedi Mulyadi menjelaskan pinjaman daerah itu rencananya akan digunakan demi membiayai proyek infrastruktur.
Berdasarkan pendataan, total belanja infrastruktur tahun 2026 mencapai Rp4,65 triliun.
Berikut rincian rencana penggunaan dana pinjaman daerah tersebut.
* Rekonstruksi jalan provinsi: Rp873 miliar
* Rehabilitasi jalan: Rp87 miliar
* Pelebaran jalan: Rp152 miliar
* Pemeliharaan berkala: Rp73 miliar
* Drainase: Rp40 miliar
* Rehabilitasi dan penggantian jembatan: Rp395 miliar
* Pembangunan underpass dan sejenisnya: Rp741 miliar
* Utang pembayaran BPJS sebesar Rp285 miliar
* Penyediaan Beasiswa Rp300 miliar
Terkait anggaran pembangunan jalan, Pemprov Jabar optimis mendapatkan pendapatan tambahan dari pajak kendaraan bermotor.
Hal ini tergambar dari hasil pendapatan dari pajak kendaraan bermotor pada tahun 2025 mencapai 94 persen .
Meskipun tidak 100 persen , ini diklaim sebagai keberhasilan karena target pendapatannya telah dinaikkan dari Rp5,7 triliun menjadi Rp6,1 triliun.
Secara riil, terdapat kenaikan pendapatan pajak sebesar Rp200 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Selain itu, terjadi efisiensi yang memungkinkan anggaran pembangunan jalan melonjak dari Rp400 miliar menjadi Rp2,7 triliun (naik hampir 700 persen).
