Lampu Merah Dianggap Biang Kemacetan di Bandung, DPRD Desak Pemkot Tata Ulang Sistemnya

www.narrativetimes.com.ǁJawa Barat,28 Juli 2025-Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mendesak Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, segera mengevaluasi sistem operasional lampu merah di setiap persimpangan jalan.
Pasalnya, lampu merah menjadi satu di antara faktor penyebab kemacetan di sejumlah titik Kota Bandung. Sehingga langkah evaluasi memang harus segera dilakukan oleh Pemkot Bandung.
Asep mengatakan, kemacetan yang semakin parah di Kota Bandung ini memang akibat pengelolaan lampu lalu lintas atau lampu merah yang belum optimal. Hal itu terjadi terutama di persimpangan Jalan Soekarno Hatta-Kiaracondong (Samsat) dan Pasteur.
“Jadi pengaturan lampu lalu lintas atau lampu merah di Kota Bandung juga harus segera diperbaiki dan ditata ulang,” ujar Asep Mulyadi, Senin (28/7/2025).
Asep mengatakan, pihaknya kerap mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait dengan lamanya durasi lampu merah seperti yang kerap terjadi di persimpangan Samsat.
Sementara terkait program Smart City Bandung yang digadang-gadang menjadi solusi mengatasi kemacetan, Asep menilai perlu dieevaluasi menyeluruh. Tujuannya untuk memastikan teknologi yang diterapkan benar-benar efektif.
“Hal ini perlu dikaji lebih dalam, apakah teknologi itu benar-benar bisa menyelesaikan kemacetan atau justru menimbulkan masalah baru. Jadi, ini perlu kajian yang serius,” katanya.
Selain itu pihaknya juga mendorong agar penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) diterapkan secara maksimal untuk mengatur lalu lintas secara lebih cerdas dan responsif.
“Bandung kan punya banyak akademisi yang bisa diajak kerja sama untuk mengembangkan teknologi ini,” ucap Asep.
Pihaknya berharap sistem lampu lalu lintas nantinya bisa bersifat adaptif. Misalnya, tidak memberi sinyal merah terlalu lama ketika jalan kosong, dan sebaliknya bisa cepat merespons kemacetan di titik-titik tertentu.
Menurutnya, masalah kemacetan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemerintah Kota Bandung, tetapi Pemprov Jabar hingga pusat. Itu dianggap penting, terutama untuk kebijakan-kebijakan strategis seperti pengendalian jumlah kendaraan.
“Kami menilai penanganan kemacetan harus menjadi tugas serius dari semua unsur pemerintah. Pemkot Bandung tidak akan bisa menyelesaikannya sendiri tanpa dukungan dari pemerintah provinsi maupun kebijakan nasional yang berkaitan,” katanya.