www.narrativetimes.com.ǁJawa Barat,28 Juni 2026-Permasalahan transportasi umum masih menjadi permasalahan perkotaan, termasuk di Kota Bandung yang perlu ditata dan diperbaiki.
Sejumlah warga, operator angkot, akademisi, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil pun bertukar perspektif sekaligus merumuskan gagasan bersama mengenai masa depan angkot dan peluang transformasinya dalam sistem transportasi publik Bandung lewat forum diskusi bertajuk Rembug Wargi, Minggu (28/6/2026) di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Jawa Barat.
Syifa Maudini dari Transport Associate di Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, mengakui bahwa transformasi angkot haruslah menyeluruh dan membutuhkan komitmen dari pemerintah. Dia juga menekankan maksud menyeluruh itu termasuk dari jaringannya, di mana perlu rerouting, karena angkot sebagai pendukung bus rapid transit (BRT) yang mau tak mau harus disesuaikan agar tidak saling tumpang tindih.
“Lalu, transformasi sistemnya. Harus ada sistem yang mendukung misal transisi rerouting tetapi tidak ada bantuan untuk operatornya. Sementara jika operator pasti bakal mencari rute yang menguntungkan bagi mereka yang banyak demand. Jadi, memang harus ada bantuan dari pemerintah. Jika mau rutenya merata di seluruh Bandung, ya harus ada bantuan berupa subsidi untuk operator yang menjalankannya,” katanya di Gedung Indonesia Menggugat, Minggu (28/6/2026).
Syifa menambahkan, transformasi dari segi infrastrukturnya yang harus lengkap, seperti ada halte dan akses. Saat ini, halte sudah ada tetapi aksesnya (trotoar) tak ada, sehingga menyusahkan untuk bertransformasi. Hal itu perlu didukung dengan pentingnya koordinasi antarsatuan kerja perangkat daerah, misal Dinas Perhubungan dengan Dinas Pekerjaan Umum.
“Terakhir, perlu adanya lintas koordinasi dengan provinsi. Provinsi kan sudah miliki BRT, nah kota Bandung mesti mau mendukung sistem itu dengan feedernya. Jadi, saling melengkapi bukan saling bersaing. Mereka harus satu visi semua untuk menyediakan angkutan yang bermanfaat buat masyarakat,” ujarnya.
Syifa juga meminta komitmen pemerintah dengan paling mendasar bisa memasukkan itu ke rencana aksi pemerintah dan anggarannya, sebelum kemudian pada kebijakan pendukungnya. Dia mencontohkan, wilayah yang berhasil seperti Jakarta, Semarang, dan Surakarta itu pemerintahnya mau untuk mengawal meski dalam prosesnya tak mudah dari negosiasi, sosialisasi ke operator, dan lainnya.
“Operator sekarang itu beroperasi dengan izin pemerintah saja. Sedangkan di sistem yang baru ada pembayaran dengan kilometer tempuhnya. Hal-hal seperti itu harus benar-benar dikenalkan manfaat apa yang bisa didapatkan operator,” katanya seraya menyebut pemerintah perlu serius dan berani.
Dia menyayangkan ketidakhadiran Wali Kota Bandung, M Farhan dalam forum diskusi ini. Sebenarnya, lanjut Syifa, jika Farhan hadir itu bisa membuat diskusi ini lebih hidup lantaran masyarakat bisa langsung menyampaikan uneg-unegnya dan secara langsung didengarkan, karena memang urgensi penyediaan angkot sebagai transportasi publik di Bandung sudah tinggi sekali.
“Tadi saja, saya ingin sampaikan jika mobilitas itu bagian kehidupan setiap warga Bandung di mana pun berada. Transportasi publik adalah kewajiban pemerintah. Dan kenapa transportasi publik, karena ini moda yang inklusif di mana semua warga dengan beragam kelas pendapatan bisa mengaksesnya. Jadi, itu harapannya jika wali kota datang agar semua tersampaikan dan diterima dengan baik,” ujarnya.
Kepala Seksi Manajemen Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung, Santi Prianti menanggapi apa yang diharapkan masyarakat dan sejumlah elemen dalam diskusi ini telah sejalan dengan perencanaan yang Pemerintah Kota Bandung rencanakan. Dia berterima kasih ke semua pihak di mana Pemkot Bandung dalam beberapa tahun ini sudah dibantu menyelesaikan permasalahan transportasi.
“Melalui program BRT di mana dari Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jabar, kota Bandung, dan kota/kabupaten lainnya di Bandung Raya bersama-sama menciptakan sistem transportasi umum yang handal juga terintegrasi, baik segi rute, sistem pembayaran, dan infrastrukturnya. Jadi, alhamdulillah memang sudah sejalan dengan semua perencanaan kami,” ujar Santi.
Dia juga mengatakan, komitmen Pemkot Bandung utamanya Wali Kota Bandung, M Farhan berdasarkan beberapa pertemuan begitu fokus terhadap angkutan umum. Pemkot Bandung juga berkolaborasi bersama Pemprov Jabar dan wilayah lainnya termasuk memikirkan dampak yang akan terjadi dari pembangunan-pembangunan tersebut.
Disinggung soal rencana rerouting, Santi melihat ini masih dalam tahap pembahasan dan kajian akhir. Saat ini, katanya, masih fokus merencanakan BRT dan feedernya.
Perwakilan organisasi Demokrasi Kita, Manda mengatakan tim Demokrasi Kita merasakan perlu dalam membahas masalah transportasi itu melibatkan masyarakat. Pasalnya, masalah angkot itu sudah lama dan harus direvitalisasi, baik model bisnisnya yang mesti diperbaharui.
“Dari 2013 era Ridwan Kamil menjadi wali kota Bandung, kami pernah buat namanya Angkot Day. Tapi, setelah 2013 sampai sekarang enggak ada perubahan apapun. Maka, kami tahun ini bersama Demokrasi Kita mencoba pendekatan lain yang tak hanya dari komunitas dan warga, tapi perlu melibatkan dan mengajak pemangku kepentingan lain, karena ternyata setelah diajak berbincang, pemangku kepentingan pun mempunyai cita-cita sama, namun ada hambatannya, itu yang mau kami cari tahu,” katanya.
Tim Demokrasi Kita telah melakukan sebuah riset perihal mengapa gerakan-gerakan di Kota Bandung jarang yang take off, padahal kurang apa sih? Orang kreatif banyak, kampus banyak, komunitas juga banyak. Namun, seolah sekedar transportasi publik yang baik saja yang sudah lama dituntut tak terwujud terus.
“Kami melihat mungkin kurangnya political will. Namun, kalau kita hanya andalkan political will susah, maka kemudian asumsi selanjutnya perlu dites dengan eksperimen lewat public pressure agar political will menjadi genting. Itulah alasan kami membuat forum ini berupa Rembug Wargi, karena kami ingin mendorong political will,” ujarnya.
Aliyah rekannya menambahkan, berupa format Rembug Wargi, tim Demokrasi Kita sebagai organisasi berfokus ingin bereksperimen bagaimana berdemokrasi di luar pemilu. Pasalnya, bicara demokrasi yang terbayang itu partisipasi warga di bilik suara lima tahun sekali. Padahal, masalah publik semisal transportasi, kemacetan, ekonomi, sampah, dan lainnya dihadapi setiap hari.
“Konsep Demokrasi Kita adalah bagaimana partisipasi warga itu wujudnya di luar pemilu. Maka, sesi-sesi Rembug Wargi semacam ini
adalah cara kami untuk katakan ke pemerintah kalian itu kita kawal loh secara berkala lewat kegiatan-kegiatan seperti ini dan bukan hanya kegiatan ini tapi lewat strategi-strategi advokasi di luar yang tujuannya public pressure,” katanya
Dia menegaskan, perubahan sosial perlu terjadi dua arah, misal pemerintahnya memberikan konsep, menawarkan kebijakan, dan berkomitmen pada anggaran. Sisi lainnya, masyarakat harus berkontribusi lewat memberikan pemikiran, mengkaji mandiri, dan melibatkan akademisi untuk menjalankan yang menjadi tanggung jawab dalam berdemokrasi sebagai masyarakat.
“Kami akan terus gelar rembug wargi berikutnya sampai harapan itu terwujud. Ada lima poin transformasi angkot yang kami suarakan, pertama harus bebaskan sopir angkot dari sistem setoran. Jadi, supaya para sopir tak mengetem sehingga perlu digaji mereka. Digajinya juga bukan oleh pemerintah tapi oleh operator atau koperasi. Jadi, skemanya pemerintah membayar jasanya koperasi untuk menjalankan layanan angkutan umum. Dari hasil yang dibayarkan pemerintah, koperasi menggaji sopir, sehingga ada kepastian anggaran yang membuat si sopir tak mengetem,” katanya.
Kedua, ketika sudah dibayarkan secara pasti, warga dan pemerintah bisa meminta timbal baliknya berupa standar pelayanan yang disetujui alias sopirnya terikat SOP, misal pakai seragam, tak boleh merokok, dan angkot dibuat bersih serta tarif jangan berubah-ubah.
“Ketiga, BRT akan ada. Perlu diintegrasikan angkot dengan BRT. Jadi, jangan direncanakan sepotong-sepotong, melainkan harus direncanakan menyeluruh dan terintegrasi. Ketika ketiga hal ini berjalan, maka keempat perlu adanya otoritas yang menangani ini. Itu dikembalikan ke wali kota mau seperti apa otoritasnya. Kalau di Jakarta kan ada namanya Konsorsium atau di tempat lain ada istilah berbeda,” katanya.
Terakhir, perlu adanya partisipasi masyarakat semua elemen untuk merencanakan ini termasuk mengajak membahas dengan koperasi angkot.
“Lima poin ini sebenarnya yang kami tekankan. Insyaallah jika kelima ini terwujud maka Bandung memiliki transportasi umum yang utuh dan berfungsi. Ini membutuhkan pemimpin yang punya political will,” kata Aliyah.
