www.narrativetimes.com.ǁJawa Barat,16 Juli 2026-Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Kabupaten Pangandaran membuka peluang penambahan kuota bagi mahasiswa asal Pangandaran.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Rektor Unpad Prof. dr. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita dengan Bupati Pangandaran Citra Pitriyami di Pendopo Bupati, Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (15/7/2026).
Pertemuan itu sekaligus menjadi respons atas sorotan mengenai menurunnya kuota afirmasi bagi mahasiswa lokal.
Sebelumnya, mantan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menyebut komitmen pemberian kuota minimal 50 persen bagi putra-putri daerah berkurang seiring pergantian kepemimpinan di lingkungan Unpad.
Rektor Unpad Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita menegaskan anggapan masuk Unpad sangat sulit merupakan miskomunikasi yang berkembang di masyarakat.
Menurutnya, persoalan utama justru rendahnya jumlah pendaftar dari Pangandaran. “Sebenarnya ini ada miskomunikasi. Untuk kami tidak sulit, tetapi yang mendaftar memang sedikit,” ujar Arief kepada sejumlah wartawan di halaman Pendopo Bupati Pangandaran.
Ia mengungkapkan, penurunan jumlah pendaftar dari Pangandaran mulai terlihat sejak 2019. Banyak siswa memilih perguruan tinggi lain karena menganggap peluang diterima di Unpad sangat kecil.
Tentu, semakin banyak calon mahasiswa yang mendaftar dari suatu daerah, peluang daerah tersebut memperoleh lebih banyak mahasiswa yang diterima juga akan meningkat.
“Kalau pendaftarnya cuma lima orang dengan yang mendaftarnya seratus orang, tentu kemungkinan diterima akan lebih besar. Kami menunggu pendaftar lebih banyak,” katanya.
Menurut Arief, jumlah pendaftar asal Pangandaran saat ini termasuk yang paling rendah di Jawa Barat, hanya sedikit lebih tinggi dibanding Kabupaten Banjar.
Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Parigi Sukirman mengakui sekolah selama ini memang membatasi jumlah siswa yang mendaftar ke Unpad. Kebijakan itu diambil agar peluang siswa diterima di perguruan tinggi negeri lain tetap terbuka.
Ia menjelaskan, kuota Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) untuk setiap sekolah relatif terbatas sehingga sekolah melakukan distribusi pendaftaran ke berbagai perguruan tinggi.
“Kalau bertumpu di Unpad sedangkan jatahnya hanya lima orang, tidak mungkin 200 siswa daftar ke sana semua. Karena itu kami membatasi sekitar lima sampai sepuluh orang per sekolah,” ucap Sukirman.
Meski demikian, Sukirman menyambut positif rencana evaluasi kuota afirmasi daerah. Ia berharap, porsi minimal 50 persen bagi mahasiswa asal Pangandaran seperti saat awal berdirinya PSDKU Unpad dapat kembali diterapkan, termasuk membuka peluang lebih besar bagi siswa berprestasi untuk masuk Fakultas Kedokteran.
Ia pun meminta Pemerintah Kabupaten Pangandaran ikut mengawal pelaksanaan program tersebut setiap tahun agar komitmen kuota daerah benar-benar terealisasi.
Di sisi lain, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami menegaskan pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat tanpa mengabaikan kualitas akademik.
Menurut Citra, target pemerintah daerah bukan sekadar mengembalikan kuota afirmasi hingga minimal 50 persen, tapi juga mempersiapkan calon mahasiswa agar mampu bersaing melalui peningkatan kompetensi.
“Kalau dulu ada kuota 50 persen, saya ingin minimal di angka segitu. Tapi anak-anak kita juga harus berkualitas,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Pangandaran bersama Unpad akan menyiapkan program bimbingan belajar (bimbel) dan pendampingan sejak tingkat SMA bagi siswa yang berminat melanjutkan pendidikan ke Unpad.
Terkait wacana bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa jalur mandiri, Citra menyebut skema tersebut belum dimasukkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) karena masih menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
Saat ini pemerintah daerah memprioritaskan pendanaan untuk program pendampingan belajar terlebih dahulu.
“Bantuan pendidikan nanti akan dipertimbangkan secara selektif bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tepat sasaran,” ucap Citra.
