ww.narrativetimes.com.ǁJawaBarat,24 Agustus 2026-Pemerintah Kota Bandung menyiapkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk membiayai subsidi atau Public Service Obligation (PSO) operasional Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya, Jawa Barat.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, kebutuhan PSO BRT secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar Rp200 miliar per tahun. Dari angka tersebut, Kota Bandung diperkirakan mendapat porsi hampir 25 persen atau sekitar Rp56 miliar per tahun.
“PSO itu subsidi macam-macam, jadi kita masing-masing (daerah) memberikan kontribusi. Sebetulnya untuk subsidi operasional, gaji para sopir, bahan bakar, pemeliharaan, pengadaan, dan lain-lain,” ujarnya saat ditemui di Balai Kota Bandung, Senin (24/8/2026).
Ia mengatakan, Pemkot Bandung telah menyiapkan anggaran PSO ini, tetapi anggarannya masih ditahan sambil menunggu kejelasan perhitungan dari pengelola BRT dan kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah lain di Bandung Raya yang ikut menanggung pembiayaan.
Nantinya daerah yang ditagih untuk PSO tersebut, kata Farhan, yakni Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang. Tetapi, masalahnya kabupaten lain itu belum menganggarkan sama sekali.
“Makanya kalau kita mah sudah menganggarkan, tapi kita masih tahan (anggaran PSO) karena ingin tahu, kita kesepakatan bersama dulu atuh,” kata Farhan.
Farhan mengatakan, perhitungan PSO tersebut akan dilakukan berdasarkan operasional layanan yang disebut telah berjalan sejak 1 Agustus, meliputi Trans Metro Jabar (TMJ) dan feeder Metro Jabar Trans (MJT).
Tagihan PSO dari pengelola BRT, kata dia, diperkirakan mulai keluar pada 1 hingga 5 September. Sebelum tagihan tersebut diterbitkan, Pemkot Bandung akan melakukan pembahasan bersama DPRD dan pemerintah daerah yang terlibat.
“Jadi kita punya waktu sekitar 10 hari untuk memastikan bahwa semua tagihannya nanti itu, rekonsiliasi angkanya masuk akal dan diterima oleh semuanya,” ucapnya.
Farhan berharap, mekanisme pembagian beban subsidi untuk BRT tersebut, nantinya disepakati bersama agar pemerintah daerah di wilayah Bandung memiliki dasar yang jelas dalam mengalokasikan anggaran karena Pemkot Bandung menghadapi berbagai tantangan.
“Pemkot pengennya operasional dulu, sudah dedicated lah. Pembangunan ini saja kan kita menimbulkan banyak masalah, dan belum selesai masalahnya, pengalihan parkir, penanganan dampak terhadap PKL, dan lain-lain juga belum selesai,” kata Farhan.
