www.narrativetimes.com.ǁJawa Barat,1 Agustus 2026-Di balik dibukanya Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon yang membawa harapan baru bagi ratusan anak dari keluarga kurang mampu, ternyata masih ada pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Kepala sekolah hingga para guru yang telah mulai menjalankan tugasnya diketahui belum mengantongi surat keputusan (SK) pengangkatan dari pemerintah pusat.
Fakta tersebut diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Cirebon, Mimin Karminah, saat dikonfirmasi media, Sabtu (1/8/2026).
Menurutnya, seluruh proses pembentukan Sekolah Rakyat berlangsung dalam waktu yang sangat singkat sehingga berbagai tahapan harus dilakukan secara bersamaan.
Bahkan, Mimin mengaku dirinya tidak pernah mendaftarkan diri sebagai kepala sekolah.
Ia justru ditunjuk setelah mengikuti rangkaian seleksi nasional yang berlangsung cepat.
“Saya sendiri sampai sekarang belum menerima SK. Baru dinyatakan lulus seleksi, sedangkan SK menurut informasi baru akan terbit sekitar Oktober,” ujar Mimin.
Ia mengatakan, kondisi tersebut bukan hanya dialaminya.
Para guru yang saat ini mengajar di Sekolah Rakyat juga belum berstatus guru tetap karena masih menunggu penerbitan SK dari pemerintah pusat.
Untuk sementara, tenaga pendidik yang bertugas masih berasal dari sejumlah SD, SMP dan SMA di Kabupaten Cirebon dengan status guru tamu.
Menurut Mimin, kebutuhan guru dipenuhi melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon.
Sementara di luar jam belajar, terutama pada malam hari, para siswa mendapatkan pendampingan dari wali asrama.
Meski demikian, persiapan pembelajaran terus dimatangkan.
Mimin menjelaskan, konsep Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah formal pada umumnya karena latar belakang pendidikan peserta didik sangat beragam.
Ia mencontohkan, terdapat seorang anak berusia sembilan tahun yang baru akan memulai pendidikan di kelas 1 SD.
Kondisi tersebut membuat tenaga pendidik harus menerapkan pendekatan belajar yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa.
Selain persoalan tenaga pendidik, kondisi lingkungan sekolah yang masih dalam tahap penyelesaian juga menjadi pertimbangan utama diundurnya pelaksanaan MPLS dari 31 Juli menjadi 15 Agustus 2026.
Menurut Mimin, debu dari aktivitas pembangunan dikhawatirkan mengganggu kesehatan siswa sekaligus memengaruhi kondisi psikologis mereka saat pertama kali memasuki lingkungan sekolah berasrama.
“Kami tidak ingin memaksakan. Kalau anak-anak datang dalam kondisi seperti ini justru bisa sakit atau trauma. Karena itu kami sepakat menggelar open house terlebih dahulu, sementara MPLS dimulai setelah lingkungan benar-benar siap,” ucapnya.
Ia berharap proses penyelesaian pembangunan, penataan lingkungan sekolah, hingga penerbitan SK kepala sekolah dan tenaga pendidik dapat segera rampung sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan maksimal.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon resmi membuka Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon melalui kegiatan Open House pada Jumat (31/7/2026).
Sekolah berasrama yang digagas pemerintah pusat tersebut dihadirkan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
Bupati Cirebon, Imron Rosadi mengatakan, pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju.
“Negara maju tidak hanya menjadi keinginan, tetapi harus didukung sumber daya manusia yang unggul,” ujar Imron.
Saat ini Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon menampung 270 siswa yang terdiri dari 90 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA.
Sementara itu, Direktur Utama Rehabilitasi Sosial dan Pembangunan Kementerian Sosial, Suratna menjelaskan, total terdapat 429 siswa dari empat daerah yang akan menempuh pendidikan di sekolah tersebut, yakni Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka.
Menurut Suratna, Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, tetapi menjadi ruang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk membangun masa depan yang lebih baik.
“Mereka belajar, mereka tumbuh, mereka bermimpi dan mewujudkannya dari sini. Ini bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan. Kami berharap Sekolah Rakyat mampu mencetak siswa yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing,” ujarnya.
Ia menegaskan, penundaan pelaksanaan MPLS hingga 15 Agustus dilakukan demi memastikan seluruh fasilitas benar-benar siap digunakan.
“Sebelumnya sudah dilakukan uji coba menginap. Masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, terutama dari sisi kenyamanan karena pembangunan masih berlangsung,” katanya.
Harapan besar terhadap program tersebut juga dirasakan para orang tua siswa.
Salim (50), seorang pemulung yang anaknya diterima sebagai siswa Sekolah Rakyat, mengaku bersyukur karena putranya kini memiliki kesempatan mengenyam pendidikan tanpa terbebani biaya.
“Saya sangat senang dan berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Bapak Presiden, Menteri Sosial, dan Bupati Cirebon karena anak saya bisa bersekolah di sini. Pendapatan saya sebagai pemulung tidak menentu, bahkan untuk makan sehari-hari saja sering kesulitan,” ujar Salim.
Secara nasional, sebanyak 65 Sekolah Rakyat mulai dibuka secara serentak sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Program tersebut diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan dan melahirkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
