www.narrativetimes.com.ǁJawa Barat,17 Juni 2026-Aksi demonstrasi yang digelar Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Sukabumi Raya di depan Gedung DPRD Kota Sukabumi tidak hanya menyoroti persoalan ekonomi nasional, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa juga mencecar Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Djuanda, terkait informasi yang beredar mengenai keterlibatan dirinya dan partai politiknya dalam pengelolaan dapur MBG.
Dalam orasinya, mahasiswa mempertanyakan transparansi pengelolaan program MBG yang menggunakan anggaran negara cukup besar.
IMM meminta adanya keterbukaan kepada publik terkait pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dapur MBG untuk menghindari potensi konflik kepentingan.
Ketua PC IMM Sukabumi Raya, Diki Ramadhani, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki kewajiban melakukan fungsi kontrol terhadap seluruh program pemerintah, termasuk MBG.
“Kami mempertanyakan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki jabatan politik dalam pengelolaan dapur MBG. Program ini menggunakan anggaran negara dan harus dipastikan berjalan secara transparan serta bebas dari konflik kepentingan. Jangan sampai program yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat justru dimanfaatkan oleh kelompok tertentu,” ujar Diki dalam aksi tersebut.
Selain mempertanyakan persoalan dapur MBG, IMM juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG hingga tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Berbagai persoalan terkait tata kelola, distribusi, dugaan permainan harga bahan pokok, hingga potensi mark up harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan mahasiswa untuk mengawal kebijakan publik agar berjalan sesuai tujuan dan tidak menyimpang dari kepentingan rakyat.
Dalam aksi tersebut juga, IMM meminta DPRD Kota Sukabumi untuk sama-sama mendukung atas tuntutannya.
Tuntutan IMM Sukabumi Raya dalam Aksi demonstrasi di DPRD Kota Sukabumi:
1. Mendesak pemerintah menghentikan sementara dan mengevaluasi secara menyeluruh program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
2. Mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi dan permainan mark up harga dalam program MBG hingga tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
3. Mendorong pemerintah dan DPR untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.
4. Mendesak pemerintah mengambil langkah strategis dan taktis guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
5. Mendesak pemerintah memprioritaskan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
6. Mendorong pemerintah meninjau kembali kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) agar dampaknya tidak semakin membebani masyarakat dan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
